“Sikat” Pelaku Ilegal Driling,Sejahterakan Masyarakatnya

Palembang,The8news.com

Aktivitas Ilegal Driling yang marak terjadi saat ini selain  menimbulkan korban jiwa , kegiatan ilegal driling juga sangat berdampak pada kerusakan  lingkungan terutama alam dan air, juga mengancam operasional hulu migas dan yang paling utama  secara ekonomi tidak memberi masukan kepada Pendapatan Asli Daerah ataupun Negara.

Hal ini juga merujuk pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001  tentang Minyak dan Gas Bumi,meski kekayaan alam adalah untuk kesejahteraan rakyat namun dalam pengelolaannya merupakan wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan Ekplorasi dan Ekploitasi,Adapun ancaman kepada para pelaku kegiatan ilegal driling adalah pidana enam tahun penjara.

 

#KERUGIAN NEGARA#

Akibat dari kegiatan ilegal driling yang terjadi di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin Negara telah di rugikan sekitar 1,5 triliun per tahun dan tercatat sekitar  7.000 penambangan minyak liar di kabupaten itu.

Meski telah berkali-kali dilakukan razia dan penutupan oleh aparat keamanan , namun kegiatan Ilegal Driling tak jua berhenti,rapat pun telah berkali-kali di gelar dan melibatkan banyak pihak,namun  hingga saat ini belum ada solusi dan titik temu yang jelas antara Pemerintah dan pelaku ilegal driling.

 

#PAYUNG HUKUM DAN KESEJAHTERAAN#

Jika ada payung hukum yang jelas terkait peraturan sumur-sumur tua kementrian harus melakukan revisi peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008 ,namun pemerintah juga harus memperhatikan unsur lingkungan dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Ditahun 2021 ini sebanyak 998 sumur minyak ilegal yang ada di wilayah Sumatera Selatan telah ditutup oleh Polda Sumsel dan berdasarkan data Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), ditahun 2020 sebanyak 386 pelaku ielgal driling mendapat tindakan dari aparat keamanan .

Namun harus di pikirkan juga dampak sosial maupun sosiologis  masyarakat pelaku ilegal driling,”maka perlu semacam penegakan hukum berantas illegal driling, namun dapat merangkul untuk kesejahteraannya.

Karena tidak dipungkiri kegiatan ilegal driling sudah turun temurun,harus ada pembinaan untuk kehidupan kedepan bagi para pelaku untuk menafkahi keluarganya.

 

#PERAN SKK MIGAS DAN KKKS#

Sementara itu SKK Migas bersama pemangku kepentingan dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah berupaya melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak buruk kegiatan illegal drilling dan illegal tapping, dengan meningkatkan koordinasi bersama instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap kegiatan yang melanggar hukum, hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas A. Rinto Pudyantoro beberapa waktu lalu.

Menurutnya SKK Migas tidak memiliki kewenangan penindakan terhadap kegiatan illegal drilling.

Namun kecelakaan yang di akibatkan oleh kegiatan ilegal driling SKK Migas dan KKKS harus turun tangan terutama jika terjadi kebakaran .

Kebakaran yang di sebabkan oleh aktivitas ilegal driling sangat patal, karena tidak sesuai standart api akan sulit di padamkan jika bukan ahlinya .

Untuk itu SKK Migas menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan illegal drilling dan kerja sama tersebut , sudah berlangsung sejak tahun 2003. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman bidang penegakan hukum dan bidang pengamanan.

Nota kesepahaman tersebut juga sudah ditindaklanjuti melalui penyusunan pedoman kerja ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penanganan kegiatan yang lebih spesifik. Saat ini, SKK Migas telah mengeluarkan 14 PKS yang meliputi kolaborasi bersama 10 Kepolisian Daerah dan 28 KKKS.

lahan ilegal driling

 

#UPAYA PENANGANAN#

Upaya lain yang telah dilakukan SKK Migas untuk penanganan kegiatan illegal drilling adalah dengan membentuk tim kajian penanganan pengeboran sumur ilegal, serta penanganan dan pengelolaan produksi sumur ilegal. Terakhir, diskusi hasil kajian dan konsep Perpres serta Permen Menteri ESDM telah dibahas bersama Itjen ESDM, Setjen ESDM, Ditjen Migas, Polda Jambi, dan Kemenko Polhukam RI dan mengusulkan pembentukan tim gabungan lintas sektor. (ern)

 

*Dari berbagai sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *