NewsPalembang

BP2MI Ajak PMI Daftar Secara Legal Agar Dapat Perlindungan

Palembang, The8news. Com- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Palembang bersama stakeholders dan rekan media menggelar coffee morning bertema Pelindung Pekerja Migran Indonesia, Jumat (5/3) di New Town Kopitiam Bukit Golf Palembang.

Dari pantauan The8news.com, beberapa narasumber yang hadir, Azwar Anas dari Dinas Imigrasi Kelas 1, Andi Bobby dari Disnakertrans Sumsel, Sri Harianti Kepala BP2MI Palembang, Peter Manggaris dari BPJS Ketenagakerjaan.

Ada beberapa pembagian tugas dalam UU No. 18/2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia untuk pemerintah provinsi, pemerintah Kab/kota, serta tugas kepala BP2MI.

Kepala BP2MI Palembang Sri Harianti SE MM mengatakan, untuk pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah disampaikan secara maksimal sesuai tugas dan perannya masing masing.

“Seperti BP2MI, Disnaker, Imigrasi, serta BPJS ketenagakerjaan merupakan bentuk pelindugan, jadi bagi PMI yang resmi mereka akan memiliki persyaratan dari Steakholder terkait tersebut, sehiga perlindungan mereka terpenuhi,” jelas Sri.

Untuk pemberangkatan PMI harus mengikuti beberapa persyaratan dari Disnaker, Dinas Imigrasi, BPJS Ketenaga Kerjaan, dan BP2MI. Kalau sudah tercatat semuanya dengan baik baru mereka bisa diberangkatkan. Itu bentuk pelindungan untuk PMI VVIP.

“Seperti kejadian kemarin ada 2 TKI yang meninggal dunia karena sakit, mereka menjadi TKI secara Ilegal sehingga tidak terkaper di BPJS ketenaga kerjaan jadi mereka tidak mendapatkan jaminan bantuan untuk keluarga. Pagi tadi Kami dari BP2MI memberikan bantuan sosial bentuk kepedulian kita buat keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Sri.

Sri menambahkan, untuk masyarakat yang ingin menjadi PMI keluar negeri harus mengikuti prosedur secara resmi agar tidak terjadi hal yang seperti kejadian kemarin serta bisa terkaper oleh Stekholder terkait, bagi masyarakat yang kurang paham bisa bertanya ke Disnaker atau BP2MI daerah setempat.

“Harapan kita kepada beberapa stekholder yang tekait agar bisa mempertahankan kerjasama yang baik, sehingga kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2017,” tutupnya. (Dian)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button