Fraksi DPRD Sumsel Berikan Pemandangan Umum Tentang Raperda APBD Provinsi Sumsel 2018

Palembang,Rapat paripurna XLVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda  tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 dilaksanakan diruang rapat Paripurna DPRD Sumsel pada,senin (27/08/2018).

Rapat Paripurna yang di pimpin langsung oleh Sandra Desi dan didampingi oleh Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri, Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH serta dihadiri oleh para undangan serta kepala dinas, seluruh Juru bicara sembilan partai di DPRD Sumsel mengapresiasi raperda  tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018.

Diantaranya Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Hasbi Asidiki mengatakan, memahami konstruksi raperda APBD Sumsel tahun anggaraan 2018 berserta rincian prioritas program dan kegiatannya. Untuk pendapatan  asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk di dalamnya  hasil investasi daerah terhadap BUMD, Hasbi menjelaskan,  untuk target pendapatan lainnya yang berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar lebih kurang Rp2,5 triliun yang berupa bagi hasil pajak, kurang salur DBH SDH dan pajak serta dana alokasi khusus.

“Fraksi Partai Golkar dan kita semua tentunya berharap agar dan perimbangan  ini tahapan pencairannya dapat dilaksanakan tepat waktu oleh pemerintah pusat, agar pelaksanaan program pemerintah provinsi Sumsel dapat berjalan sesuau dengan target yang telah ditentukan,” bebernya. 

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Ir Holda Msi menilai  struktur Rancangan Perubahan APBD 2018 yang dipaparkan dalam Buku Nota Keuangan tersebut, dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan dari beberapa sektor Pendapatan Daerah yaitu dari Retribusi Daerah, (turun 28,09 %), Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (turun 33,62 %), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (turun 20,49 %), Hibah (turun 78,86 %). Sedangkan Pendapatan lainnya  (turun 23,90%),”Dari sisi kebijakan umum perubahan belanja daerah juga terjadi peningkatan. Belanja daerah Propinsi Sumatera Selatan pada APBD induk tahun Anggaran 2018 semula dianggarkan sebesar Rp.5.806.808.072.332,59,pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.8.676.818.928.257,95,sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp.2.870.010.855.925,36 atau 49,42 %.  Untuk belanja tidak langsung terjadi kenaikan sebesar 44,65 % dan belanja langsung juga ten’adi kenaikan sebesar 57,55 % dari APBD induk tahun anggaran 2018,” jelasnya.

Dari Fraksi Partai  Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Dra Hj Nilawati mengatakan, seperti yang disampaikan Gubernur pada Nota Keuangan R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, bahwa terdapat perubahan pada asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan.

Untuk itu Fraksl Partai Kebangkitan Bangsa memberikan pandangan terkait beberapa hal sebagai berikut: 1.Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas usaha-usaha eksekutif dan pihak-pihak terkait, sehingga pada tahun ini pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan diproyeksikan naik sebesar 2.3 triliun atau naik sekitar 33,95 % , “Kami memandang belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada sektor retribusl daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada sektor hibah dan pendapatan lainnya , sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,” katanya.

Nilawati mengungkapkan,  Fraksi-PKB berharap dimasa yang akan datang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih kreatif dan berimprovisasi serta berinovasi dalam mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah selain bergantung terhadap dana perimbangan,ungkapnya.

Diakhir Rapat Paripurna tersebut  Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan kalau pihaknya meminta pihak eksekutif menyiapkan jawaban dan penjelasan untuk di sampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumsel , pada Senin (03/09/2018) mendatang.(adv/ern)