Rapat Paripurna Ke-XV, Jawaban Walikota Terhadap Pemandangan Umum Fraksi

Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-XV. Membahas mengenai jawaban Walikota Palembang terhadap pemandangan umum fraksi -fraksi. Serta pembacaan nama-nama yang duduk di panitia khusus V, VI dan VII.

“Tidak ada kenaikan dalam pembayaran air di PDAM. Tarif yang dibebankan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tarif pada umumnya,” jelas Walikota Palembang saat Rapat Paripurna saat menyatakan jawaban atas pemandangan umum fraksi Senin (21/9) di gedung DPRD Kota Palembang .

Menurut Harno, sebenarnya tarif PDAM tidak mengalami peningkatan. Hanya saja pada saat pandemi tidak dilakukan pengukuran pada bulan 4 sehingga, Pada bulan berikutnya di hitung dan di cek banyak pelanggan yang melakukan pemakaian air lebih banyak dari biasanya.

Selain itu, mengenai tarif parkir yang tidak sesuai dengan perda ,dimana seharusnya tarif parkir mobil sebesar RP 2000 dan motor sebesar Rp 1.000. Harno meminta agar masyarakat pasif dan bisa melaporkan secara resmi. Dimana nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.

“Masyarakat jangan takut jika ada oknum yang mengambil restribusi lebih dari Perda maka akan kami lakukan sanksi,” jelas dirinya.

Ada juga pemasangan sebanyak

28ribu lebih jaringan gas rumah tangga. Serta kedepannya akan ditambah lagi sambungan gas kerumah rumah warga.

Lebih jauh ia berkata, agar setiap kepala  OPD dapat hadir langsung saat rapat komisi di DPRD Kota Palembang tanpa wakil. Apabila kepala OPD masih menggunakan wakil saat rapat komisi dan rapat lainnya di DPRD. Maka kepala OPD tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.

“Saya akan mengevaluasi kepala OPD yang kedapatan berdalih tidak hadir saat rapat di DPRD,” tegas dirinya.

Selain itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto SPd MM mengatakan, untuk pengangkatan kepala sekolah secara definitif dalam waktu dekat akan dilakukan, sebanyak 40 kepala sekolah SD dan SMP akan dilantik. Tapi hal tersebut juga masih kurang, sebab saat ini masih ada sekitar 36 plt. Setelah ke 40 kepala sekolah itu semua dilantik.

Menurut Zulinto, kepala sekolah yang dilantik tentunya harus memiliki sertifikat pelatihan dari LP2KS  Solo. Tentunya setelah mendapatkan sertifikat juga menunggu persetujuan dari Kemendikbud. Syarat lainnya juga masa kerja dan umur. Ada yang masih muda tetapi terampil. Ada juga yang sudah siap tapi sudah lewat umurnya.

“Kami masih menunggu jawaban dari pihak Kemendikbud untuk melakukan pelantikan kepala sekolah ini,” jelas dirinya.

Sementara itu kepala Dinas PUPR Kota Palembang Bastari Yusak MT mengatakan,  untuk pembangunan jalan ada dibeberapa titik seperti jalan suka bangun dua dan jalan Sialang.

Sedangkan untuk perbaikan drainase sendiri dilaksanakan disungai bendungan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banjir, genangan air di jalan dan juga memperlancar lalu lintas di jalan protokol.

“Hampir semua program sudah kita laksanakan baik mengunakan dana anggaran awal. Maupun dana perubahan saat Paripurna di DPRD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kota Palembang H.M Ali Sya’ban, SH.M,Si ,Terkait jalan yang rusak di wilayah suka bangun dua, akan segera diperbaiki dan dicor dwngan anggaran sekitar delapan miliar.

Karena, menurut Ali,  jalan tersebut sering mengakibatkan kemacetan bahkan kecelakaan

“Informasi dari masyarakat , jalan tersebut rusak sehingga para pengguna jalan menggunakan jalur perboden dan itulah yang mengakibatkan kemacetan bahkan kecelakaan”, tandasnya. (ern/adv)