Konferensi Kerja Provinsi II PGRI Sumsel Soroti Wajib Belajar 9-12 Tahun
Palembang,The8news.com | Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel menghadiri kegiatan Konferensi Kerja Provinsi II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2022 dengan mengambil tema “Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, dan Indonesia tangguh”.
Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Sekda Provinsi Sumsel S A Supriono, Ketua Umum PGRI Pusat, Prof Dr Unifah Rosyidi, M.Pd, Ketua PGRI Sumsel H Akhmad Zulinto, Sekretaris PGRI Sumsel, para guru se Sumsel baik yang ada dikabupaten/kota di Sumsel, dan para undangan lainnya. Acara ini dilaksanakan di Grandballroom Harper Hotel Palembang, Sabtu (16/07/22).
Dikatakan Sekda Sumsel S A Supriono, dimana pemerintah itu disibukkan oleh program kejar paket A, paket B, dan paket C setiap tahun untuk menutupi agar tidak gagal dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.
Kemudian, dimana siswanya ada 3000, sedangkan Pegawai Negeri Sipilnya (PNS) ada 60 orang. Dimana jumlah penduduk sebanyak 1 juta jiwa, mikirnya mau dikasih makan apa.
“Dimana ada di suatu daerah dari 3000 siswanya yang menurut rasionya tidak masuk, menurut rasio yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tidak masuk,” ujarnya.
Dilanjutkannya, pendidikan itu disesuaikan oleh stratanya, sekolah dasar cara berpikirnya sekolah dasar, kurikulumnya secara sekolah dasar, sekolah menengah pertama cara berpikirnya sekolah menengah pertama kurikulumnya juga harus sekolah menengah pertama, begitu juga dengan sekolah menengah atas.
“Dimana rasa nasionalisme itu tumbuh bukan dari rumah tapi dari sekolah. Mulai dari cara penerimaan pakai rayon, pakai zona, itu terakhirnya bodoh, bukan mencerdaskan bangsa tetapi membodohi bangsa, itu ujung-ujungnya,” katanya.
Masih disampaikannya, kepada pengurus besar dan pengurus provinsi diharapkan dapat menghasilkan beberapa masukan bagi pemerintah maupun bagi pelaksana pendidikan yang ada di provinsi Sumsel khususnya.
“Dalam hal ini artinya semuanya mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi seorang pendidikan dalam melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara,” bebernya.
lanjutnya, saran dan masukannya bekerjalah dengan baik, karena masa depan bangsa ini ada ditangan mereka, bukan ditangan kita.
“Dimana untuk honorer, bahwa kita tetap berjuang, nantinya dimana untuk daerah tertentu untuk kebutuhan tertentu kalau bisa jangan dihapuskan itu secara saya pribadi begitu, belum secara kedinasan saya tidak belum berani berkomentar, Seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia kepala sekolah, dia gurunya, dan dia administrasinya, kalau itu yang mau kita hapuskan,” pungkasnya .(niken)
