Uncategorized

LKKPPD MInta Pemkot Palembang Kaji Ulang Pajak Pempek dan Nasbung

Palembang,  the8news. Com — Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah (LKKPPD) menggelar diskusi panel, yang di hadiri oleh para pedagang pempek , dan pedagang pecel lele atas pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang  kepada mereka,  di Ball Room Hotel Swarna Dwipa, Selasa (23/07/2019).

Selain para pedagang Kuliner hadir pada acara tersebut ialah pengamat politik Bagindo Togar , Staf ahli Pemerintah Kota Palembang Suparman Romans, dan beberapa aktivis yang tergabung dalam LKKPPD.

Dalam sambutannya Suparman mengatakan, kebijakan tentang pajak pempek dan nasi bungkus cukup menuai kontroversi karena dianggap tidak melalui kajian yang tepat dan terbukti membuat masyarakat kebingungan dengan pajak ini.

“Seharusnya kebijakan ini melibatkan banyak pihak, apalagi dalam proses pengkajian, sebab dunia usaha sangat berpengaruh dengan kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Maju mundurnya , sebab pajak menentukan pasar, yang dikhawatirkan kepada daya beli konsumen,’’ jelas Suparman.

Ditambahkannya , hendaknya Pemerintah Kota Palembang harus melakukan sosialisasi kemasyarakat karena dampak pajak 10 persen tersebut berkenaan langsung dengan konsumen yaitu masyarakat , sementara pihak pengusaha hanya sekedar menampung dan meneruskan kebijakan itu .

” Kita akan meminta Pemerintah Kota Palembang berikut DPRD untuk melakukan revisi Perda tentang pajak pempek dan nasbung serta melakukan sosialisasi kemasyarakat bukan ke para pedagang,  karena imbas dari kebijakan ini berkenaan langsung ke masyarakat, ” bebernya. 

Suparman juga menyayangkan sikap pemerintah Kota Palembang maupun dinas terkait yang tidak dapat hadir pada acara diskusi panel, dalam mendengar langsung keluhan dari pedagang kuliner dan dari rekan-rekan aktivis yang peduli dengan persoalan yang menyangkut masalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang .

“kawan aktivis cukup logis dan kritis tapi tetap pada norma-norma dan menjunjung tinggi estetika kemudian juga kesatuan,  kita sangat menyayangkan pihak pemerintah kota dalam hal ini adalah badan penerimaan pajak daerah yang belum dapat hadir pada acara ini , karena pada saat yang bersamaan kami mendapat informasi , mereka juga mengadakan konferensi pers tentang kebijakan yang menyangkut masalah revisi ataupun kajian ulang PBB yang sudah sempat diterapkan ke masyarakat objek pajak, tapi dengan ketidakhadiran mereka bukan berarti bahwa kualitas acara ini ataupun substansi yang ingin disampaikan ini menjadi tidak maksimal ” ungkapnya

Senada dengan Suparman, Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang Yeni Anggraini yang dalam paparannya menambahkan, pajak yang akan diterapkan pemerintah Kota Palembang terutama pajak pempek, dirasakan sangat memberatkan. ‘’Apalagi selama dua bulan ini didatangi oleh pemerintah Kota Palembang untuk menyosialisasikan tentang pajak pempek ini. Namun ada hal yang membingungkan selain soal pajak ini karena ada keterlibatan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung tentang pajak pempek.

Yang jadi pertanyaan besar para pedagang, apa hubungannya pedagang dengan KPK, seharusnya pengawasan pajak pedagang itu dari pemerintah setempat, terus nominal penghasilan yang kena pajak, mulai dari 3 juta perhari atau 3 juta perbulan ini saja belum jelas,” kata Yeni.

Yeni mengharapkan, seharusnya sebelum mengeluarkan peraturan pemerintah Kota Palembang harus melalui kajian dan sosialisasi yang benar  bukan terkesan terburu – buru. “Jangan membingungkan apalagi menakuti dengan hal yang tidak jelas dan akhirnya merugikan kami para pengusaha dan pedagang,” tutup Yeni.(ern)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button