Uncategorized

Paripurna  ke-11 Masa Persidangan ll Dprd Kota Palembang : Laporan Pansus

Palembang,  the8news. Com — Rapat Paripurna  ke-11 masa persidangan ll Dprd kota palembang dalam Membahas rekomendasi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018  dan persetujuan bersama, di Gedung DPRD Kota Palembang, Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring,  Jumat (26/07).
Dalam Rapat Paripurna , Pansus IV meminta Pemerintah Kota Palembang untuk lebih fokus terhadap permasalahan rumah sakit umum daerah “BARI” terkait klaim BPJS dan sisa pembayaran kegiatan oleh BPK di yang belum diselesaikan.
Sementara Laporan Panitia Khusus Vll membahas Raperda tahun 2018 dan persetujuan bersama serta Laporan Panitia khusus lll yang membahas Raperda tahun 2019 dan persetujuan bersama.
Walikota Palembang  H.Harnojoyo dalam sambutannya mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh Dewan khususnya Komisi I, II, III dan IV yang membahas Raperda pertanggung jawaban APBD 2018 Kota Palembang.
“Semua telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan penelitian,pengkajian dan Raperda yang dimaksud, pembahasan Raperda ini merupakan optimalisasi tugas   Konstitusional  tanggung jawab DPRD Kota Palembang bersama Pemerintah Kota Palembang dalam menetapkan kebijakan daerah demi kemajuan Kota Palembang,”ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan Terhadap tanggapan  dan rekomendasi komisi-komisi yang telah membahas anggaran 2018 yang disampaikan tadi akan kami tindak lanjuti dan rekomendasi kan. 
“Kami mohon dukungan penuh DPRD Kota Palembang dalam menjalankan dan mengawal program Pemkot Palembang demi memajukan kota palembang,”ungkapnya.
Harnojoyo menambahkan mengenai tanggapan   dan saran Panitia Khusus Vll yang membahas Raperda Tahun 2018 tentang perubahan Raperda Kota Palembang No.14 Tahun2011 tentang transportasi,
Permintaan akan menjadi peraturan daerah Kota Palembang akan segera ditetapkan dan untuk segera mensosialisasikan kepada pengusaha , pengguna kapal dan pengelola transportasi sungai.
“Hari ini kita tindak lanjuti bersama Dinas Perhubungan Kota Palembang agar segera ditertibkan kapal tongkang yang melintas disungai musi, dan  harus sesuai SOP  karena ini menjadi perhatian kami,”tuturnya.
Harno juga menanggapi panitia khusus lll Raperda 2019 tentang penyelenggaraan penanaman modal pihak pemerintah Kota Palembang akan segera mensosialisasikan pemanfaatan Teknologi, informasi dan dokumentasi  tersebut”, singkatnya. (adv/ern)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button