advertorial

Rapat Lanjutan Paripurna DPRD Sumsel Tentang Tanggapan Gubernur Sumsel

Palembang,the8news.com — Rapat Lanjutan Paripurna DPRD Sumsel, tentang Tanggapan Gubernur Sumsel yang
Dalam hal ini di wakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Ishak Mekki  memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap rancangan  peraturan daerah dan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, selasa (17/07/2018)
Dalam penjelasannya Ishak Mekki  mengatakan ,kinerja instansi dalam pelaksanaan anggaran dan pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan dengan baik dan bagus. Pencapaian tersebut merupakan hasil evaluasi dan monotoring yang senantiasa kami lakukan secara berkala terhadap capaian atas target anggaran yang telah ditetapkan serta pencatatan aset dari setiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
Dan untuk pencatatan dan sistem penyelesaian hutang dapat diterangkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih membukukan kewajiban/hutang yang harus diselesaikan, namun nilai hutang tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2016 untuk semua jenis hutang, dengan jumlah penurunan sebesar Rp 464, 317 Miliar jelasnya.
Untuk itu pada Tahun Anggaran 2018 ini akan dilakukan pembayaran atas beban belanja tahun berjalan sehingga nantinya tidak terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan. Kalau untuk pembayaran sisa utang tahun sebelumnya akan dilakukan penyelesainya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada,”ungkapnya.
Selain itu ia selalu berupaya memaksimal dan menggali potensi penerimaan PAD baik dari sektor pajak daerah maupun restribusi daerah, dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang berdaya saing dan pelayanan publik kepada masyarakat yang terjaga kualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan hal tersebut diharapkannya dapat memberikan dampak peningkatan kapasitas keuangan daerah dan berkurangnya ketergantungan atas penerimaan transfer dana pusat, sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi secara lebih mandiri dan baik.
“Lebih  lanjut dia menyatakanTerhadap saran peningkatan SDM masyarakat petani dan masyarakat dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan guna peningkatan keterampilan mereka dalam rangka saing ekonomi dan masyarakat sumatera selatan dalam mengadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dapat dijelaskan bahwa hal ini telah menjadi perhatian kami, dan kegiatan yang telah dilakukan yaitu peningkatan SDM petani melalui diklat bagi petani dengan sumber pembiayaan APBD dan APBN, antara lain Diklat Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai serta Pelatihan Uji Coba Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian di Gapoktan/UPJA dalam rangka mendukung upaya khusus peningkatan produksi dan produktifltas padi, jagung  dan kedelai,” katanya.
Ditambahkannya, untuk capaian realisasi belanja yang dibawah target menurutnya realisasi belanja sebesar Rp. 5,789 Triliun atau hanya 89,90 % dari target anggaran dikarenakan masih adanya hutang belanja daerah sebesar Rp. 655,054 Miliar sehingga nilai tersebut belum dapat diakui atau dikonversikan sebagai nilai  realisasi anggaran belanja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terdapat pembagian fungsi kelembagaan organisasi sebagai lembaga fungsi profit centre seperti Badan Pendapatan Daerah, lembaga fungsi revenue centre seperti OPD atau Unit OPD BLUD, dan lembaga fungsi expense centre seperti Dinas Pedidikan, sehingga secara fungsional hal tersebut telah berjalan pada lembaga OPD yang ada,bebernya.
“Sekali lagi dia berterima kasih atas penilaian yang positif terhadap keselarasan kebijakan umum anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas yang direncanakan terutama program pembangunan infrastruktur di Tahun Anggaran 2017. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut akan memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,”ungkapnya.
Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi menjelaskan” untuk ini secara tehnis raperda ini akan dibahas  oleh Komisi-Komisi di DPRD Sumsel dengan instansi terkait dari tanggal 18 sampai 25 Juli 2018.Dan rapat paripurna ditunda hingga Kamis,”tutupnya.(adv/ern)

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button