⚠️ Kontrak Habis Tapi Pekerjaan Belum Selesai: Proyek Jalan Rp3,64 Miliar di Kota Tua Padang Dipertanyakan Sepenuhnya

⚠️ Kontrak Habis Tapi Pekerjaan Belum Selesai: Proyek Jalan Rp3,64 Miliar di Kota Tua Padang Dipertanyakan Sepenuhnya

2026-11-19

PADANG — Di kawasan bersejarah Kota Tua Padang yang seharusnya menjadi kebanggaan warga, muncul pemandangan yang memprihatinkan sekaligus menggelisahkan. Proyek rehabilitasi jalan senilai Rp3,64 miliar di Jalan Kelenteng, Kelurahan Batang Arau, yang dikerjakan PT Polada Mutiara Aceh, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Bukan karena hasilnya yang memuaskan, melainkan karena sejumlah pelanggaran mendasar yang terlihat jelas di lapangan—mulai dari waktu yang meleset, material yang dipertanyakan, hingga standar kualitas yang seakan diabaikan begitu saja.

 

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 14 Juli 2026, masa pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, yang berarti harus selesai paling lambat pada 10 November 2026. Namun pada Kamis (19/11/2026), atau sembilan hari setelah tenggat waktu berlalu, aktivitas pengerjaan masih berlangsung aktif di lokasi. Sebuah mini ekskavator dan sejumlah pekerja masih terlihat bekerja tepat di depan kawasan Klenteng yang bernilai sejarah tinggi. Pertanyaan sederhana namun mendesak pun muncul: di mana pengawasan yang seharusnya berjalan? Apakah aturan kontrak hanya berlaku di atas kertas saja?

 

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah telah diterbitkan perpanjangan waktu secara resmi atau justru keterlambatan ini terjadi karena kelalaian yang tidak ditindaklanjuti. Jika memang belum ada perpanjangan sah, maka keterlambatan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan pelanggaran kontrak yang harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Rakyat berhak tahu: apakah denda keterlambatan telah dipotong dari pembayaran tagihan kontraktor, atau justru dibiarkan tanpa konsekuensi apa pun?

 

Masalah semakin serius ketika kita menelaah kualitas fisik pekerjaan yang sedang berjalan. Dari pantauan di lokasi, terlihat besi tulangan yang dipasang berukuran relatif kecil dengan jarak yang renggang serta penataan yang kurang teratur. Pekerjaan beton dengan mutu K-250 membutuhkan standar ketepatan yang tinggi, namun yang terlihat di lapangan memunculkan keraguan mendalam. Apakah ini beton yang dibangun untuk bertahan puluhan tahun, atau sekadar lapisan penutup yang akan retak dan rusak dalam waktu singkat?

 

Ketidaksesuaian juga terlihat pada konstruksi saluran gorong-gorong. Dokumen proyek secara tegas menyebutkan penggunaan pipa beton bertulang berukuran 80 x 80 sentimeter. Namun di lapangan, yang dibangun justru berupa pasangan bata merah berbentuk kotak. Ini bukan perbedaan kecil, melainkan perubahan jenis konstruksi yang menyangkut kekuatan struktural dan daya tahan jangka panjang. Apakah perubahan ini disetujui? Apakah ada pengurangan biaya yang dikembalikan ke kas negara? Atau material berkualitas lebih rendah dipakai namun dengan harga yang tetap sama?

 

Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi juga patut dipertanyakan. Kawasan Kota Tua Padang adalah area yang ramai dan bernilai sejarah tinggi, sehingga kehati-hatian mutlak diperlukan. Jika K3 diabaikan, maka risiko tidak hanya pada kualitas bangunan, tetapi juga keselamatan warga yang melintas. Proyek ini dibayar dengan uang rakyat, sehingga rakyat berhak mendapatkan hasil yang tidak hanya layak, tetapi juga aman dan tahan lama.

 

Masyarakat menuntut Dinas PUPR Kota Padang segera membuka akses informasi secara transparan. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh dan objektif: mulai dari keabsahan perpanjangan waktu, kesesuaian material dengan dokumen kontrak, hasil uji laboratorium beton, hingga siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan harian di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka perbaikan harus dilakukan atas biaya kontraktor dan sanksi tegas harus diberlakukan. Tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian yang merugikan kepentingan publik.

 

Saat ini awak media sedang berupaya meminta tanggapan resmi kepada Dinas PUPR Kota Padang maupun PT Polada Mutiara Aceh. Keheningan bukanlah jawaban yang dapat diterima oleh publik. Kami akan terus memantau dan menyajikan perkembangan terbaru. Ingatlah: setiap rupiah yang keluar dari kas rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang nyata, bukan dengan alasan yang berbelit-belit atau pekerjaan yang asal jadi saja.

Team solid