⚠️ Solar Bersubsidi Ditimbun, Oknum Mayor TNI Diduga Terlibat: Keadilan Harus Berlaku Tanpa Pandang Bulu
2026-11-18
PADANG PARIAMAN — Kabar yang mencengangkan datang dari korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai. Di tengah masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses BBM bersubsidi yang cukup dan terjangkau, muncul dugaan penimbunan dalam skala yang cukup besar. Yang lebih memprihatinkan, kegiatan ini diduga kuat melibatkan seorang oknum TNI berpangkat Mayor berinisial S. Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan keteladanan yang sangat menyakitkan bagi masyarakat luas.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ditemukan fasilitas penyimpanan yang cukup lengkap: tangki penampung besar, jeriken-jeriken dalam jumlah banyak, pompa elektrik otomatis, hingga selang-selang pendukung. Saat tim tiba di lokasi, aktivitas pemindahan solar dari kendaraan ke jeriken justru sedang berlangsung. Sebuah operasi yang terencana, terorganisir, dan terkesan berjalan rapi—seolah-olah itu adalah bisnis sah yang terlindungi oleh kekuasaan.
Seorang pria yang berada di lokasi dan tidak mau di sebutkan namanya mengaku dirinya hanyalah pekerja di tempat itu. Ia dengan gamblang menyebutkan bahwa gudang penyimpanan tersebut bukan miliknya, melainkan milik seorang oknum TNI berpangkat Mayor berinisial S. Jika keterangan ini benar, maka pertanyaan yang sangat serius muncul: mengapa seorang aparat negara justru berada di balik aktivitas yang merugikan rakyat banyak? Bukankah tugas dan sumpah jabatan adalah melindungi masyarakat, bukan memanfaatkan fasilitas publik untuk keuntungan pribadi?
Dugaan sementara menyebutkan bahwa solar bersubsidi yang menumpuk di tempat tersebut berasal dari pengisian berulang di berbagai SPBU maupun pengambilan dari beberapa titik. Jika terbukti benar, ini adalah pelanggaran yang nyata terhadap peraturan pemerintah tentang distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi. BBM subsidi adalah hak seluruh rakyat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil yang membutuhkannya. Bukan untuk ditimbun, dimainkan, dan dikucilkan dari peredaran demi keuntungan segelintir pihak yang merasa memiliki akses istimewa.
Kasus ini bukan sekadar soal minyak dan uang. Ini adalah soal kepercayaan. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayoma justru diduga menjadi pelaku pelanggaran, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sedang diuji di titik yang paling rentan. Standar ganda tidak boleh berlaku di sini. Hukum harus tegak lurus, tidak peduli siapa pun pelakunya—apakah warga sipil biasa atau perwira tinggi sekalipun. Semua sama di hadapan hukum.
Sampai saat ini, media terus berupaya meminta konfirmasi resmi kepada pihak kepolisian, Pertamina, serta pihak TNI. Redaksi mengharapkan penjelasan yang transparan, cepat, dan akuntabel. Jangan biarkan kasus ini tenggelam begitu saja dengan berbagai alasan prosedur atau penundaan informasi. Masyarakat berhak tahu kebenaran yang utuh, bukan pernyataan yang berbelit-belit atau upaya pembelaan yang tidak berdasar.
Masyarakat luas menuntut aparat terkait segera bertindak. Penyegelan lokasi, pemeriksaan menyeluruh, dan penindakan tegas harus dilakukan tanpa ragu-ragu. Jangan ada yang merasa kebal hukum karena jabatannya. Jangan ada yang merasa di atas aturan main yang berlaku untuk seluruh warga negara. Jika terbukti bersalah, proses hukum harus berjalan secepat dan setegas-tegasnya, tanpa pandang bulu, tanpa ampun, tanpa kompromi.
Media ini tidak akan berdiam diri. Kami akan terus memantau setiap perkembangan kasus ini dan menyajikan laporan selanjutnya setelah ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. Rakyat sedang mengawasi. Mata publik tidak akan terpejam. Keadilan harus ditegakkan, karena di negeri ini tidak ada tempat bagi siapa pun—siapa pun itu—yang mengorbankan kepentingan umum demi keuntungan pribadi.
Team solid













