MUBA, the8news.com | Tingkatkan sinergitas pelayanan kesehatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, di Aula Kantor Camat Lais, Selasa (9/12/2025).
Rapat yang dipimpin Plt Camat Lais, Zukar SKM MSI, bersama Kepala Puskesmas Lais Leli Hefni SKM MKes, Kepala Puskesmas Gardu Harapan Ana Amelia SKM MKes, Kepala Puskesmas Teluk Kijing Kasturi STR GZ, dihadiri Kapolsek Lais AKP Syawaludin SH, Danramil 401, KUA, kepala desa Petaling, Perwakilan 16 Desa dalam Kecamatan Lais, ini fokus pada pencapaian program kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh tiga Puskesmas di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kepala Puskesmas Lais, Leli Hefni SKM MKes, mengatakan rapat hari ini diantaranya adalah terkait Cek Kesehatan Gratis (CGK) yang harus menyasar keseluruhan masyarakat.
“Pada umumnya masyarakat belum banyak yang tahu, belum antusias, sehingga tidak melakukan cek kesehatan gratis ke puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan, dan harus dilakukan. Setelah mengetahui ada kelainan yang dialami maka dirujuk ke puskesmas yang ada fasilitas seperti USG, EKG, atau akan dirujuk ke rumah sakit, sehingga dapat mendeteksi resiko penyakit yang tiba-tiba seperti struk dan lain sebagainya,” jelasnya.
Leli Hefni juga menjelaskan bahwa jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalan wilayah Puskesmas Lais kurang lebih 54 orang.
“Mereka sering kambuh dikarenakan tidak teratur makan obat, oleh karena itu perlu nya dibuatkan Satgas dengan mendirikan posyandu ODGJ agar dapat terpantau,” tukasnya.
Kepala Puskesmas Gardu Harapan, Ana Amelia SKM MKes, menjelaskan bahwa wilayah kerjanya ada lima desa, yakni Desa Tanjung Timur, Desa Tanjung Barat, Utara, Selatan, serta Desa Purwosari.
“Kalau dalam paparan tadi, kami ada empat kendala, pertama untuk Mobile JKN, kedua PKG, ketiga pemerintahan screening TBC dan pemerintahan IPA,” paparnya.
Karena menurutnya, diantara empat permasalahan tersebut masih di bawah target. Oleh karena itu, Ana Amelia menambahkan bahwa untuk mobile JKN, sesuai dengan peraturan BPJS 30% dari semua yang melakukan pengobatan di Puskesmas harus mendownload dan mengaplikasi mobile JKM.
Adapun kendala yang dihadapi di wilayah kerjanya adalah, masih banyak nya masyarakat yang tidak memiliki HP Android, sinyal yang tidak stabil dan untuk lansia berobat mereka tidak bisa menggunakan mobil JKM.
“ pertama, Kami berharap dukungan semua pihak, terutama melalui himbauan pemerintahan desa bisa menginformasikan kepada masyarakat agar setiap kali berobat ke Puskesmas Garuda Harapan, peserta harus menggunakan HP Android dan mempunyai paket data, karena kalau tidak ada screening dari mobile JKN, mereka tidak bisa melanjutkan untuk melakukan pelayanan atau pemeriksaan,” jelasnya.
“Kedua, masalah PKG di Puskesmas Gardu Harapan ini, pemeriksaan kesehatan gratis, target dari Muba harus 36%, sedangkan kami di Puskesmas Gardu harapan baru mencapai 24%, jadi banyak sekali target yang harus kami capai,” imbuhnya.
“Bagaimana caranya lintas sektor pemerintah desa, pihak perusahaan seperti PTPN7, PT BCM, dan LCM, berkoordinasi dengan kami agar kita bisa melakukan PKG, cek pengurusan gratis di wilayah mereka. Untuk LCM sendiri kayaknya masih belum begitu connect dengan kami,” tukasnya.
Senada , Kepala Puskesmas Teluk Kijing, Kasturi STr Gz. Menjelaskan permasalahan diwilayahnya, Evaluasi tentang PKG sekolah dan PKG umum, mobile JKN dan kepesertaan Paskes di Wilker puskesmas Teluk Kijing.
“Kendalanya hampir sama, masyarakat kita yang belum punya mobil JKN, HP Android. Selain itu, peserta JKN-nya di wilayah Puskesmas kita tapi paskesnya masuk di Puskesmas lais, karena kami dulu ada pertukaran wilayah, dulu Petaling dan Rantau Keroyq itu masuk wilayah kerja Puskesmas Lais, jadi itu mempengaruhi kapitasi Puskesmas Teluk Kijing secara pendapatan,” bebernya.
Sementara, Plt Camat Lais, Zukar SKM MSi, mengatakan kegiatan ini merupakan untuk meningkatkan sinergitas dalam evaluasi kinerja program kesehatan, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun rencana kerja kesehatan terpadu untuk tahun berikutnya, hal ini dilaksanakan setiap 4 bulan sekali.
“Tadi sudah disampaikan oleh beberapa puskesmas, terkait beberapa kendala yang ada, diantaranya adalah ODGJ, kesehatan Gratis, mobile JKN termasuk permasalahan sampah,” ungkapnya.
Zukar SKM MSi, berharap dapat fokus pada evaluasi komprehensif, penguatan sinergi lintas sektor, dan perumusan strategi untuk menyelesaikan tantangan kesehatan diakhir tahun anggaran.(*)
Post by Wan