OGAN ILIR – Perkara sengketa lahan seluas kurang lebih 9 hektare yang berlokasi di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung pada 11 November 2026. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan gugatan para penggugat, Husin dan Susanto, tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Perkara perdata dengan Nomor 15/Pdt.G/2026/PN KAG tersebut diperiksa melalui sistem persidangan elektronik (E-Court), dengan susunan Majelis Hakim yang diketuai Nugroho Ahadi, S.H., serta hakim anggota Yoshito Siburian, S.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H. Sementara itu, bertindak sebagai Panitera Pengganti adalah Hariyansah, S.H.
Menanggapi putusan tersebut, para penggugat melalui kuasa hukumnya, Hendra Jaya, S.H., Ilyas Hidayatullah, S.H., dan Dahlan, S.H., menyatakan menghormati dan menerima putusan Majelis Hakim. Meski demikian, pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, baik dengan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi maupun mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan melakukan perbaikan terhadap materi gugatan sesuai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.ungkap Hendra
Hendra Jaya SH.MH menjelaskan Kronologi Sengketa Tanah Sengketa ini bermula dari persoalan penguasaan dan dugaan penggusuran serta penjualan lahan yang menurut para penggugat merupakan tanah milik keluarga mereka di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam perkara tersebut, Husin dan Susanto menggugat Welin, yang disebut sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Lubuk Keliat. ucap nya.
Berdasarkan keterangan kuasa hukum penggugat, objek sengketa yang dipersoalkan terdiri dari tanah milik Husin seluas kurang lebih 7 hektare dan tanah milik Susanto seluas kurang lebih 2 hektare.
“Husin mengklaim telah menguasai tanah tersebut sejak sekitar tahun 1970-an, yang diperolehnya dari orang tuanya, Siti binti Juring.
Selama ini, lahan tersebut disebut telah dimanfaatkan dengan cara disewakan kepada warga setempat untuk mencari ikan. Hal itu karena kondisi tanah yang pada musim hujan maupun ketika air pasang berubah menjadi kawasan lebak dan menjadi tempat berkumpulnya ikan” jelas Hendra.
Untuk mendukung dalil kepemilikannya, pihak Husin telah mengajukan sejumlah bukti surat serta menghadirkan beberapa orang saksi yang disebut pernah menyewa dan memanfaatkan lahan tersebut.
Sementara itu, Susanto juga mendasarkan klaim atas tanah seluas kurang lebih 2 hektare pada kepemilikan orang tuanya, Sukarno AB. Dalam persidangan, pihak Susanto turut mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil gugatannya.
Kuasa hukum Hendra dari penggugat Hendra Jaya, S.H., bersama rekan-rekannya menyampaikan bahwa putusan NO tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Menurut pihak kuasa hukum, apabila nantinya dipilih langkah mengajukan gugatan ulang, maka materi gugatan akan diperbaiki dengan memperhatikan pertimbangan hukum serta poin-poin yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima.
Di sisi lain, upaya hukum banding juga menjadi salah satu pilihan yang masih dipertimbangkan oleh pihak penggugat sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.tutup nya
Status Kepemilikan Tanah Belum Diputus dalam Pokok Perkara
Perlu dipahami bahwa putusan NO atau Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan dalam aspek formal atau prosedural gugatan.
Hendra menambahkan bahwa putusan NO
atau Niet Ontvankelijke Verklaard putusan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa pihak penggugat maupun pihak tergugat merupakan pemilik sah atas objek tanah yang disengketakan.
Persoalan mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut masih memerlukan penyelesaian melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait adanya kemungkinan aktivitas di atas objek tanah sengketa, kuasa hukum penggugat menyampaikan pandangannya bahwa para pihak sebaiknya menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik baru. Apabila parah terlihat melakukan kegiatan di lahan tersebut maka. Secara hukum dapat diancam secara pidana tutup Hendra(**)











