Kasus Perdata Tanah di Lubuk Keliat Ogan Ilir Tidak Bisa Dikuasai Kedua Belah Pihak 

PALEMBANG, The8news.com – Perkara Perdata No 15/pdt.g/2026/ Pn.K.AG akhirnya telah diputus majelis hakim Nugroho Ahadi,S.H, di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 11 November 2026 melalui E-court, beberapa waktu lalu.

Dalam amar putusan, menyatakan gugatan penggugat NO (NIET ONTVAN KELIJKE VERKLAARD) atau gugatan penggugat tidak dapat diterima.

“Kami menerima putusan majelis hakim dan kami akan melakukan upaya hukum lainnya, baik mengajukan permohonan Banding pada Pengadilan Tinggi ataupun melakukan gugatan ulang di Pengadilan Negeri Kayu Agung,” papar kuasa hukum Penggugat Husin dan Susanto, ketika diwawancarai wartawan.

Hendra Jaya SH, Ilyas Hidayatullah SH dan Dahlan SH menerangkan, pihaknya akan segera memperbaiki gugatan.

“Kami akan perbaiki gugatan, berdasarkan pertimbangan hukum pada poin-poin yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Hendra Jaya mengulas kembali, sebelumnya telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, terkait perkara sengketa tanah berlokasi di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

“Klien kami Husin itu pemilik sah tanah dengan alas SHM ada seluas 7 Ha sejak tahun 1970 dari orang tuanya, sedangkan Susanto memiliki tanah seluas 2 Ha. Tanah tersebut disewakan kepada warga setempat, untuk mencari ikan. Dikarenakan lokasi tersebut strategis untuk mencari ikan, terlebih lagi kalau air pasang atau musim hujan. Bergulirnya waktu, hal ini telah dibuktikan dengan bukti surat kepemilikan dan beberapa saksi yang menyewa tanah, sedangkan dari pihak Susanto juga telah membuktikan di muka persidangan, bukti surat dan para saksi juga telah membenarkan bahwa tanah tersebut milik orang tua Susanto yaitu Sukarno.AB,” bebernya.

Dengan keputusan NO itu, lanjut Hendra Jaya, majelis hakim memutuskan perkara ini secara objektif, bahwa para pihak saat ini sama – sama ‘tidak dimenangkan’ dan terkait tanah tersebut saat ini masih dalam ‘status quo’.

“Artinya, para pihak termasuk pihak tergugat dan Para pihak lainya, tidak boleh melakukan aktivitas diatas tanah tersebut, karena dalam hal ini pihak penggugat masih akan melakukan upaya hukum, baik Banding maupun melakukan gugatan ulang dan pihak yang berperkara baru bisa mengklaim bahwa secara hukum tanah tersebut miliknya apabila telah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht),” tandasnya.

Disinggung mengenai aktivitas tanah tersebut, Hendra Jaya menerangkan untuk sementara tidak bisa dikuasai siapapun.

“Dengan status itu tidak bisa dikuasai siapapun. Apabila dari pihak Tergugat dan Para pihak lainnya masih melakukan aktivitas diatas tanah tersebut, maka bisa dilaporkan secara pidana,” tandasnya.