Proyek Normalisasi Milik PU, Hanyutkan Hektaran Kebun Milik Warga

Puluhan Warga Desa Batu Raja Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang mendatangi Proyek Normalisasi yang beroperasi di Sungai Musi Desa Batu Raja Lama. Kedatangan puluhan warga tersebut menuntut pihak perusahaan untuk ganti rugi lahan warga yang hanyut tergerus oleh sungai , yang diduga diakibatkan oleh proyek normalisasi tersebut.

Pantauan dilokasi, Jumat (13/12) lalu,  warga sempat menyandera alat berat dan  memberhentikan kegiatan Pengerukan Sungai Musi tersebut.

Dilokasi juga tidak ada papan informasi (papan proyek,red) semestinya dipasang agar masyarakat dapat mengawasi serta mengetahui berapa dana yang di keluarkan pemerintah untuk kegiatan proyek Normalisasi tersebut, sehingga membuka transparan terhadap masyarakat.

Jumilah, salah satu warga yang lahannya tergerus mengatakan, memang hampir setiap tahun terjadi banjir diwilayahnya, namun tidak luar biasa sperti ini. Dirinya menduga tergerusnya lahan perkebunan miliknya diakibatkan dampak normalisasi itu. Karena, hulu sungai membesar airnya karena kedangkalannya di keruk.

“Bayangkan saja hampir satu hektar lahan kami hanyut, akibat abrasi tergerus oleh air,” ungkapnya, Jumat (13/12).

Masih kata Jumila, atas dasar tersebut  dirinya meminta  pertangung jawaban pihak perusahaan yang telah melakukan kegiatan normalisasi itu,” tuntutan kami jelas minta ganti rugi, kalau tidak dipenuhi kami akan stop dan sandera alat beratnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Raja Lama Edi Bahadal saat dikonfirmasi awak media dirumahnya mengatakan, terkait tuntutan warga meminta ganti rugi atas Hanyutnya Lahan perkebunan warga yang di duga, dampak dari proyek Normalisasi tersebut sudah berkoordunasi dengan pihak kontraktor dan pihak kontraktor akan meneruskan dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.

“Saya selaku kepala Desa Batu Raja Lama tetap menghimbau kepada masyarakat yang merasa di rugikan , seandainya kalau  mereka mau menuntut jangan sampai melakukan hal hal yang tidak di inginkan, apalagi sudah mengarah ketindakan anarkis, apabila dilakukan maka yang rugi kita semua, untuk sementara solusinya ,tadi telah kami serahkan kepada pihak kontraktor dan mereka mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum,” singkatnya.(fz)