Menyikapi pemadaman listrik massal (blackout) kembali terjadi di Pulau Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung pada Jumat (22/5/2026), menyikapi kondisi tersebut Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) mendesak desentralisasi berbasis energi bersih potensi wilayah sebagai tulang punggung pembangkit.
“Dengan sistem ini, jika terjadi gangguan jalur transmisi maupun pembangkit di satu wilayah, tidak akan mempengaruhi daerah lain,” kata Konsilidator Koalisi STuEB, Ali Akbar dalam siaran pers, Selasa (26/5/2026).
Selain itu, STuEB juga mendesak pemerintah dalam hal ini PT PLN bertanggung jawab penuh mengganti seluruh kerugian ekonomi rakyat Sumatera yang timbul akibat blackout ini.
Apalagi, kejadian ini telah menimbulkan korban jiwa.
Seperti diketahui pemadaman massal yang berlangsung lebih dari 24 jam tersebut menurut PT PLN terjadi akibat terganggunya jaringan transmisi 275 kV di wilayah
Provinsi Jambi.
Insiden ini memperlihatkan pola gangguan yang terus berulang. Sebelumnya, pada 4 Juni 2024, seluruh provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami blackout serupa akibat kerusakan pada transmisi 275 kV jalur Lubuk Linggau -Lahat.
Ali menegaskan kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan ketahanan infrastruktur kelistrikan
yang selalu bergantung pada energi fosil.
“Situasi ini semakin ironis, mengingat pemadaman terjadi meski wilayah Sumatera sudah mengalami kelebihan daya listrik,” tegas dia.
Wilayah Sumatera Utara sudah surplus daya sebesar 60 persen, Sumatera Barat 40 persen, Aceh 44 persen,
Sumatera Selatan 104 persen dan Bengkulu surplus 120 persen.
Mirisnya, setiap terjadi gangguan, perusahaan listrik monopoli ini hanya mampu meminta maaf pada publik. Persoalannya, pemadaman listrik bukan hanya soal gelap beberapa jam lalu hidup kembali, tapi berdampak nyata dan luas bagi masyarakat.
Mulai dari matinya jaringan komunikasi, terganggunya layanan transportasi publik, berhentinya aktivitas pelaku
usaha, gangguan pelayanan di rumah sakit dan fasilitas umum hingga menimbulkan korban jiwa.
Lebih parah lagi, kejadian blackout pada 22 Mei menimbulkan korban jiwa. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dua karyawan di sebuah toko aksesoris ponsel ditemukan meninggal dunia dalam toko, pada Sabtu (23/5/2026). Keduanya diduga tewas akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat listrik padam.
Korban jiwa juga jatuh di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dua orang pelajar juga tewas akibat keracunan asap mesin genset yang dinyalakan saat
pemadaman massal terjadi.
Dari sisi ekonomi, pemadaman listrik melumpuhkan aktivitas industri dan merugikan pelaku usaha. Kerugian terjadi karena hilangnya produktivitas secara drastis dalam hitungan jam.
Pabrik berhenti beroperasi. Mesin pendingin mati. Hotel terganggu. ATM lumpuh. Kerugian ini bisa ditaksir hingga triliun rupiah.
Anggota STuEB dari Apel Green Aceh, Syukur Tadu menilai, gelap yang menyelimuti Sumatera dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar gangguan teknis kelistrikan. Bagi
banyak warga, padamnya listrik menjadi simbol rapuhnya sistem energi yang selama ini bergantung pada jaringan besar dan sumber energi terpusat.
“Di Aceh, situasi ini kembali memunculkan pertanyaan lama, mengapa daerah yang kaya sumber daya alam masih harus bergantung pada pasokan energi dari luar wilayahnya? Di tengah ancaman krisis iklim, kerusakan hutan, dan ketidakpastian pasokan energi fosil,
desakan menuju kemandirian energi berbasis masyarakat semakin menguat,” kata Syukur.
Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Potensi mikrohidro di kawasan pegunungan, energi surya di
wilayah pesisir, hingga pengelolaan energi berbasis adat dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang yang lebih adil dan berkelanjutan.
Ia menilai ketergantungan terhadap sistem energi terpusat hanya akan memperbesar risiko krisis di masa depan, sementara masyarakat di akar rumput terus menjadi pihak yang paling terdampak.
Sementara Ali Akbar menambahkan PT PLN sebenarnya menyadari sistem transmisi listrik yang digunakan saat ini rapuh dan tidak efektif. Namun, sistem terpusat ini tetap dipertahankan demi kepentingan kontrol politik dan
ekonomi. Sebagai kebutuhan vital dimana semua orang bergantung kepada listrik, melalui sistem ini pemerintah pusat dapat mengatur tata ekonomi nasional dan mengabaikan risiko fatalnya.
“Selain itu sistem ini juga menjadi peluang bagi beberapa kelompok pemodal untuk tetap mendirikan pembangkit listrik baru, padahal Sumatera sudah kelebihan daya,” kata Ali.
Menurut dia, momentum blackout berulang ini semestinya jadi titik balik mewujudkan demokratisasi energi yaitu mengalihkan sistem pengelolaan energi berbasis korporasi atau negara ke sistem pengelolaan berbasis komunitas, hak kepemilikan, dan akses yang setara terhadap energi bersih, sekaligus menghentikan dominasi bahan bakar fosil.
Lalu, Sahwan dari Yayasan Anak Padi Lahat mengatakan kerusakan alam yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan akibat eksploitasi batubara sangat merugikan warga di tingkat tapak. Kondisi ini membuat warga lokal menjadi tumbal dari energi kotor
batubara. Pengerukan batubara membuat sungai tercemar tak bisa lagi diandalkan sebagai sumber air bersih,udara kotor bercampur debu dan abu, bahkan hasil pertanian pun merosot akibat turunnya kualitas lingkungan yang diderita petani di lingkar tambang.
“Warga lingkar tambang menjadi tumbal dari praktik industri ekstraktif, lingkungan rusak, dimiskinkan dan banyak dampak negatif lainnya dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan energi, tapi blackout Sumatera menjadi bukti eksploitasi batu bara tak mampu menjadi solusi, karena itu hentikan operasional tambang batubara sekarang juga dan suntik mati PLTU,” kata dia.
Hasil investigasi resmi memastikan bahwa Provinsi Jambi menjadi pusat penyebab lumpuhnya sistem kelistrikan yang memicu mati listrik massal (blackout) di Sumatera sejak
Jumat lalu. Kabel transmisi utama SUTET 275 kV putus total di wilayah Tempino (Muaro Jambi) dan jalur Muara Bungo.
“Kegagalan manajemen risiko cuaca di wilayah Jambi terbukti harus dibayar mahal oleh jutaan warga di Sumatra. Putusnya kabel transmisi SUTET di Muaro Jambi dan Muara Bungo menjadi bukti bahwa Jambi adalah ‘titik lemah’ yang melumpuhkan urat nadi
perekonomian regional” ujar Deri Sopian dari Lembaga Tiga Beradik, Jambi.
Aji Surya Abdi dari Yayasan Srikandi Sumatera Utara menyebut, jika Blackout yang terjadi di Sumatra harus menjadi alarm serius untuk mengevaluasi sistem energi yang selama ini terlalu tersentralisasi dan monopolistik. Ketergantungan pada pembangkit skala besar dan
jaringan listrik terpusat membuat satu gangguan teknis dapat berdampak luas terhadap jutaan masyarakat, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi.
“Peristiwa ini menunjukkan rapuhnya model energi yang menempatkan masyarakat hanya sebagai konsumen pasif tanpa kontrol terhadap sumber energi di wilayahnya sendiri. Karena itu, momentum ini perlu mendorong demokratisasi energi sebagai solusi melalui pengembangan sistem energi yang lebih terdesentralisasi, partisipatif, dan berbasis potensi lokal, seperti energi terbarukan komunitas dan microgrid agar sistem kelistrikan lebih tangguh, adil, serta tidak mudah lumpuh akibat gangguan pada satu titik pusat,” kata Aji.
Sumsel Bersih juga menegaskan bahwa ketergantungan pada energi kotor batubara dan sistem transmisi yang rapuh harus segera dihentikan.
“Masyarakat Sumatera Selatan sudah berkali-kali menjadi saksi rapuhnya sistem kelistrikan kita. Energi bersih bukan lagi sekadar pilihan lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem ketenagalistrikan yang mandiri dan tidak mudah tumbang. Kami di Sumsel Bersih tidak akan tinggal diam melihat hak masyarakat atas akses energi yang andal terus terabaikan,” kata Boni.
Potensi Energi Terbarukan Sumatera
Di sisi lain, potensi energi bersih di Sumatera lebih dari mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah ini. Data menunjukkan Provinsi Bengkulu memiliki potensi mencapai 6.577,8 MW, hingga kini baru sekitar 259 MW (3,5%) yang termanfaatkan. Di Sumatera Utara,
dilansir dari web Layanan Informasi dan Investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Lintas EBTKE) Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan sekitar 19 GW, terdiri dari energi minihidro dan mikrohidro mencapai 447 megawatt (MW) energi surya 8,84 GW energi angin atau bayu 37 MW.
Di Jambi, data kementerian ESDM, potensi energi terbarukan mencapai 12,6 GW hingga 13,2 GW didominasi oleh energi surya dan hidro, di Sumatera Selatan mencapai 21 GW, di Aceh sebesar 3,619 GW bersumber dari tenaga air, panas bumi, biomassa, tenaga surya,
dan bayu.
Lalu Provinsi Riau potensi energi terbarukan mencapai 5,9 GW, di Lampung mencapai 7,5 GW dan di Sumatera Barat mencapai 12,9 GW. Potensi energi terbarukan yang melimpah ini sayangnya masih dianaktirikan karena pemerintah sudah terjebak dalam rente oligarki batubara. Mau sampai kapan rakyat Sumatera mau menanggung dampak dari kebebalan pemerintah? (*)