Proyek Irigasi Rp76 Miliar Roboh Belum Setahun: Kemana Perginya Ratusan Miliar Uang Rakyat?
2026-11-19
PADANG PARIAMAN — Harapan besar masyarakat Nagari III Aur Malintang Selatan berubah menjadi keprihatinan yang mendalam. Proyek rehabilitasi jaringan irigasi utama senilai Rp76,13 miliar, yang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan sumber dana APBN, kini terbanyak roboh dan rusak parah—bahkan belum genap satu tahun sejak pekerjaan dinyatakan selesai. Angka yang sangat fantastis, namun hasilnya sungguh memilukan.
Nomor kontrak HK0201/05/Bws5.11.1/SNVY.PJPA.WS.BH/IRRA/2025 mencatat pekerjaan berlangsung selama 146 hari, terhitung November 2025 hingga Maret 2026. Saat pembangunan berlangsung, warga menyambut gembira. Mereka membayangkan air akan mengalir lancar ke hamparan sawah, panen melimpah, dan kesejahteraan petani meningkat. Itulah janji yang dibangun—janji yang kini terbukti kosong di tengah tumpukan beton yang runtuh.
Namun ironisnya, baru sekitar enam bulan setelah pekerjaan selesai, sebagian besar bangunan saluran irigasi sudah retak, amblas, dan roboh total. Ini bukan kerusakan akibat bencana alam dahsyat, melainkan kerusakan struktural yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaan besar pun muncul: apakah beton yang dipakai ini beton sungguhan, atau sekadar plesteran yang terlihat bagus di atas kertas proyek saja?
Akibat kelalaian yang diduga nyata ini, ratusan hektare sawah kini kering kerontang. Air tidak bisa dialirkan. Petani yang sudah menanam harapan justru memanen kerugian. Pupuk terbuang, tenaga sia-sia, dan musim tanam terancam gagal total. Di saat yang sama, ratusan miliar rupiah uang negara yang seharusnya bekerja untuk rakyat seakan terserap tanah tanpa jejak manfaat yang nyata.
Masyarakat tidak bisa lagi diam. Warga menuntut Balai Wilayah Sungai, Kementerian PUPR, Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera turun ke lokasi. Diperlukan audit menyeluruh—mulai dari spesifikasi teknis, kualitas material, pengawasan lapangan, hingga masa garansi yang seharusnya melindungi investasi besar negara ini. Jangan sampai pengawasan hanya ada di atas kertas, sementara di lapangan dibiarkan berantakan.
Jika terbukti ada pelanggaran, penggunaan material di bawah standar, atau kelalaian yang disengaja, maka pihak pelaksana maupun pihak yang menandatangani kelayakan proyek ini harus bertanggung jawab secara hukum. Uang rakyat tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh ada kompromi. Kerusakan harus diperbaiki secepatnya, dan kerugian negara harus dituntut pulih sepenuhnya. Ini bukan permintaan berlebihan—ini adalah hak rakyat yang dibayar dari keringat seluruh bangsa.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah menyiapkan surat permohonan konfirmasi resmi kepada PT Brantas Abipraya (Persero) serta instansi penanggung jawab proyek. Sayangnya, belum ada penjelasan resmi yang masuk. Keheningan ini justru semakin menimbulkan kecurigaan: apakah ada yang ingin ditutup-tutupi di balik proyek raksasa yang begitu rapuh ini?
Kami tidak akan berhenti di sini. Tim jurnalis akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga kejelasan penuh didapatkan. Rakyat berhak tahu ke mana perginya Rp76 miliar uang negara itu. Karena di balik setiap angka dalam laporan keuangan negara, ada nasib hidup dan masa depan ribuan warga yang sedang menunggu keadilan.
Team solid













