Deru Tunjuk Nasrum Umar PLH Bupati Muara Enim
Palembang, The8news.com
Gubernur Sumatera Selatan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel H Nasrun Umar menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muaraenim.
Penunjukkan Nasrun Umar ini setelah ditetapkan dan ditahannya Bupati Muaraenim H Juarsah, SH sebagai tersangka baru pada kasus suap fee proyek di Dinas PU PR Muaraenim atas pengembangan dari lima tersangka sebelumnya yang sudah dinyatakan bersalah dan ditahan.
Herman Deru menyampaikan pada awak media, penunjukan Sekda Pemprov Sumsel sebagai Plh sebagai perpanjangan tangan untuk mengurus Kabupaten Muaraenim.
Dikatakan Herman Deru, penunjukkan Plh ini sambil menunggu status jabatan Bupati Muaraenim Juarsah dari Mendagri apakah nanti dinonaktifkan atau diberhentikan sementara.
Jika nantinya status Juarsah dinonaktifkan, maka menurut Herman Deru, dirinya akan mengajukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati
Dengan ditahan dan ditetapkan Juarsah sebagai tersangka, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Muaraenim.
Atas dasar itulah Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Muaraenim Emran Tabrani langsung menuju Kota Palembang menghadap Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk meminta petunjuk terkait hal ini.
Terkait keberlangsungan roda pemerintahan, Emran mengatakan setelah mereka menghadap Gubernur akan dapat hasilnya dan langsung bekerja seperti biasa.
“Kita minta petunjuk Pak Gubernur untuk keberlangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Muaraenim. Namun terkait kinerja dan keberlangsungan pemerintah saat ini tetap berlanjut seperti biasanya,” pungkasnya.
Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 86 ayat (2) UU 23/2014: Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah tersebut.
Berdasarkan UU tersebut, dapat diperkirakan dalam waktu dekat, Gubernur Sumsel akan menentukan seorang Pejabat Bupati Muara Enim guna melanjutkan roda pemerintahan yang ada hingga Pilkada mendatang. (*)
