KPU bersama Stakeholder Terkait, Sepakati Resmikan Forum DPB
PADANG PARIAMAN, The8news.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan seluruh stakeholder, menyepakati diresmikannya Forum DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) tingkat Kabupaten Padang Pariaman, pada Senin (21/12) bertempat di Ruang Rapat KPU di Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, Senin (21/12/2021).
Pengukuhan forum DPB ini dilaksanakan, dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Antara lain, TNI, POLRI, Bawaslu, Disdukcapil, Kesbangpol, Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman.
Ketua KPU Padang Pariaman, Zulnaidi dalam arahannya saat rakor menyampaikan, urgensi dari program DPB tersebut dan strategisnya Forum DPB yang dibentuk.
“Kita mengharapkan sinergitas antar lembaga yang tergabung dalam forum, bisa maksimal demi kualitas data pemilih. Demikian juga dengan peran serta masyarakat luas, untuk memberikan respon atau masukan terkait data yang terus dimutakhirkan,” terangnya.
Zulnaidi lebih lanjut mengatakan, bagi pihak manapun yang ingin melihat dan memberikan masukan terhadap DPB dapat mengakses melalui laman website KPU dan beberapa platform medsos yang resmi dikelola oleh KPU.
“Memang semua ikhtiar ini demi tersedianya daftar pemilih yang berkualitas yang merupakan salah satu komponen penting dalam agenda politik nasional atau pemilu,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan ini terlaksana, merupakan tindak lanjut dari keluarnya PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
“Meskipun kegiatan pemutakhiran itu sudah berjalan sejak bulan Maret 2021 lalu,” imbuhnya.
Untuk selanjutnya, Forum ini akan saling berkoordinasi melalui media teknologi informasi. Berupa grup whatsapp, link bit ly, dan rapat koordinasi secara berkala (sekali 3 bulan).
“Sebagaimana kita ketahui, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini, merupakan program KPU RI untuk memastikan bahwa data pemilih ini up to date, akurat dan komprehensif. Sehingga, beban pemutakhiran yang selama ini bertumpuk saat menjelang pemilu saja, bisa dicicil dan tuntas secara berkala tiap bulan sepanjang tahun,” tutupnya.(ed)
