Forum Wali Nagari VII Koto kolaborasi dengan BPJS dan Administrasi Data Kependudukan masyarakat agar tercipta Pelayan Prima
Forum Wali Nagari VII Koto kaloborasi dengan BPJS dan Dukcapil,agar tercipta Pelayan Prima kepada masyarakat
2025-06-30 the8news.com
VII Koto — Forum Wali Nagari se-Kecamatan VII Koto kembali menggelar pertemuan rutin guna membahas isu-isu strategis yang menyangkut pelayanan publik di tingkat nagari. Fokus utama diskusi kali ini adalah persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan dan pembenahan administrasi data kependudukan masyarakat.
Rakor di Buka oleh camat kecamatan Koto sungai Sariak Anton Wira Tanjung dalam sambutannya mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adalah hal yang wajib kita lakukan khusus terkait keselamatan dan administrasi kependudukan.
Pria yang akrab di panggil Awt ini juga menekankan bahwa perlunya kesepahaman kita semua dalam hal pelayanan prima terhadap masyarakat kita.
pimpinan Bpjs padang Pariaman Ina Mutia Farina mengatakan akan selalu maksimalkan pelayanan dan akan serap seluruh masukan dan kami pastikan pegawai ada di setiap Rumah sakit untuk melakukan pelayan dan kami juga sudah ada kontak person yang bisa di hubungi masyarakat jika terkendala maupun keluhan dari rumah sakit.
Di sisi lain kadis dukcapil padang pariaman yang di wakili Anda Marzuki menyampaikan bahwa apapun kebutuhan administrasi kependukan kami siap untuk melayani tutupnya.
Sementara itu Ketua forum wali nagari VII Koto sungai Sariak Saipul yudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti sudah kami lakukan beberapa tahun dan dengan issu yang berbeda dengan Nara sumber yang berbeda namun kami lebih kedepankan silahturahmi antar wali nagari ibuhnya.
Pertemuan yang diikuti seluruh wali nagari se-Kecamatan VII Koto tersebut berlangsung di kantor nagari lurah ampalu dan secara bergilir.
Dari pantauan awak media Dalam forum itu, para wali nagari mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan kependudukan.
“Masih banyak warga kami yang belum tercakup dalam BPJS Kesehatan, terutama masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, proses pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran seringkali lambat karena keterbatasan akses,” ujar salah satu wali nagari.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data kependudukan dengan lembaga layanan lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih data dan warga bisa mendapatkan layanan secara maksimal.
Dalam forum tersebut juga diusulkan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat menjadwalkan pelayanan jemput bola secara berkala ke nagari-nagari, khususnya yang terpencil atau sulit dijangkau.
Wali Nagari berharap, melalui forum ini akan lahir kebijakan bersama dan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat. Forum juga berencana menyampaikan hasil pertemuan ini kepada bupati melalui Camat VII Koto serta instansi terkait di tingkat kabupaten sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Anas Pilihan
