BSKAP Gelar Sosialisasi Uji Publik Standar Pembiayaan Pendidikan
Palembang ,The8news.com | Uji publik standar pembiayaan pendidikan oleh badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan (BSKAP) yang diselenggarakan di The Zuri Transmart Palembang, Kamis (28/07/2022).
Uji publik standar pembiayaan pendidikan di hadiri Kepala Dinas pendidikan provinsi Sumsel, Kabid SMA Provinsi Sumsel, Unsur sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, Dinas kabupaten kota, badan perguruan swasta, badan akreditasi, organisasi profesi diwakili PGRI, kepala sekolah dari SD sampai SMK, kemudian juga dari Kementerian Agama Madrasah Aliyah.
Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumsel Drs H Riza Fahlevi MM mengatakan, Kegiatan hari ini adalah uji publik tentang draf pendanaan pendidikan, dimana pusat mungkin sudah ada rencana sebatas minimal pendanaan pendidikan uji publik.
“Saya sudah berikan masukan kepada teman-teman yang akan ikut uji publik standar pembiayaan, kita Sumatera Selatan SIGAP. dimana S nya Sinergitas antara pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke sekolah, I nya adalah Inovasi bagaimana perhitungan pendanaan pendidikan, G nya Gagasan secara proporsional karena besaran cost pendanaan pendidikan tidak bisa disamaratakan, A nya Administrasi keuangan yang pertanggungjawaban yang sukses, P nya Profesional dan proporsional,”terangnya
“Harapannya mudah-mudahan usul dan masukan dari unsur kata SIGAP yang ada di Sumatera Selatan bisa jadi fokus perhatian Pusat,”tandasnya.
Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Masherdata Musai SH MSI Menambahkan, Hari ini kita bersama-sama dengan teman dari kementerian pendidikan khususnya pusat standar kebijakan pendidikan, Kementrian pendidikan dan teknologi, mengadakan semacam uji publik, mensurvei, mencari gambaran pembuatan draf standar pembiayaan.
“Kita Sumatera Selatan mendapatkan kunjungan dari Kementerian, meminta masukan, saran, pendapat, kondisi yang ada di Sumatera Selatan dalam membuat draf pembiayaan pendidikan,”ucapnya.
Lanjut Masherdata mengungkapkan, mereka memberikan sosialisasi, keinginan kawan-kawan di Sumsel dengan kondisi yang ada di daerah, karena memang untuk membuat standar pembiayaan tidak seluruh provinsi sama.
“Sumatera Selatan tidak bisa disamakan dengan Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, karena geografis, rentang kendali, tantangan yang hadapi, tingkat kesulitannya beda-beda dengan kota besar. Di Jakarta mungkin sekedar operasional, di Sumsel yang jauh di pedalaman sepenuhnya ditampung oleh mereka untuk menetapkan pengajuan standar pembiayaan,”ungkapnya
Penetapan pembiayaan operasional berbeda dengan daerah pedalaman yang jauh dari pusat, mereka sudah punya konsep, tinggal minta aspirasi dari daerah, karena itu kita mengundang Kepala dinas kabupaten kota.
“Kita di daerah berharap apapun kebijakan dari pusat dapat menguntungkan kita di daerah, karena pusat juga harus paham bahwa kondisi setiap daerah itu beda, tidak bisa disamaratakan. pusat harus tau tantangan, tingkat kesulitan kawan-kawan di daerah,”pungkasnya. (niken)
