133 Aparatur Desa di Muratara Ikuti Bimtek Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa
MURATARA,The8news.com– Sebanyak 133 aparatur desa dari tujuh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa Tahun 2025, yang resmi dimulai Rabu 15-17 Oktober 2025.
Sebelum acara dimulai, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim tenaga medis dari Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN). Kegiatan ini berlangsung dengan antusias tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai desa di Muratara.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. H. Ma’mun Hermawan, M.Si, yang membawakan materi seputar tugas dan fungsi aparatur desa, pengelolaan administrasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa, serta pengelolaan aset desa.
Ketua Panitia Pelaksana, Apriyanto Putra, Y.AMd., S.M, dari LAPIN menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Desa.
“Bimtek ini menjadi sarana penting untuk memperkuat kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan dan sumber daya lokal. Kami berharap hasil pelatihan ini bisa langsung diterapkan di desa masing-masing,” ujar Apriyanto.Pada wartawan Kamis (16/10/2025)
Ia menambahkan, pembiayaan kegiatan Bimtek bersumber dari APBDes masing-masing desa peserta, sesuai ketentuan penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kapasitas aparatur.
Sementara itu, Sobri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muratara menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara atas fasilitas dan penyambutan yang baik.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius agar ilmu yang didapat benar-benar bermanfaat bagi kemajuan desa,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa Muratara semakin profesional dan mampu mendorong pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.(Wck)
