AMPPM Desak Kejari Pariaman Usut Kasus Mesin Coklat, Pacu Kudo dan Pembatalan Pekan Budaya Katapiang
AMPPM Desak Kejari Pariaman Usut Kasus Mesin Coklat, Pacu Kudo dan Pembatalan Pekan Budaya Katapiang
2025-10-15 the8news.com
Padang Pariaman — Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat (AMPPM) kembali menyuarakan sikap kritis terhadap sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.
Hal itu di sampaikan pada saat konfrensi pers di sebuah cafe di padang Pariaman,Dalam pernyataannya, presidium AMPPM Akmal mendesak Kejaksaan Negeri Pariaman untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam tiga kegiatan yang menjadi sorotan publik, yakni pengadaan mesin coklat, kegiatan pacu kudo, serta pembatalan even Pekan Budaya Katapiang.
Menurut AMPPM, ketiga kasus tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan perencanaan anggaran di tingkat daerah. Mereka menilai, proyek mesin coklat yang digadang-gadang sebagai program unggulan untuk mendukung ekonomi masyarakat, justru tak memberikan manfaat nyata di lapangan.
> “Program itu terkesan hanya seremonial. Masyarakat tidak merasakan dampaknya, bahkan mesin yang dibeli kabarnya tak berfungsi optimal,” ungkap salah seorang juru bicara AMPPM.
Sementara itu, kegiatan pacu kudo dan pembatalan Pekan Budaya Katapiang juga disorot karena dinilai tidak transparan dalam hal perencanaan dan penggunaan dana publik.
> “Kegiatan kebudayaan seharusnya menjadi ajang memperkuat identitas daerah, bukan justru menimbulkan kekecewaan karena pembatalan yang tidak jelas alasannya,” tambahnya.
AMPPM berharap Kejaksaan Negeri Padang Pariaman dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan terbuka, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
> “Kami tidak menuduh, tapi meminta penegak hukum bekerja untuk membuktikan. Masyarakat ingin tahu kebenarannya dan ingin anggaran publik benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” dan kami akan siapkan bukti pendukung bahwa hal nyata terjadi tegas AMPPM.
Aliansi juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Padang Pariaman, serta siap menyampaikan aspirasi masyarakat jika ditemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran daerah.
Pimpred
